Buruh : Upah Minimum Provinsi Seharusnya Naik 25% Bukan 8%

By | April 4, 2019

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja (Kemanker) perihal menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2019 jadi 8,03%, ternyata tidak sesuai perhitungan buruh lho bung. Karena ternyata, para buruh meminta kenaikan upah sebesar 20-25%. Tingginya persentase yang diminta buruh tidak dilakukan secara asal-asalan alasannya pihaknya telah mensurvei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta, Bekasi dan Tanggerang. Hal ini disampaikan pribadi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Yang kita minta kenaikannya 20-25%, akumulasi alasannya upah yang tahun-tahun sebelumnya rendah kan. Hasil survei kita Rp 4,2 juta, itu yang kita minta,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dikutip dari Detik.

Pihak KSPI pun meminta pemerintah untuk memperhatikan item yang seharusnya dijadikan pola dalam menaikkan upah buruh. Dalam PP 78 dan 60 item menjadi acuan, dan yang buruh mau ialah peningkatan kualitas item bung. Sebagai contoh dalam item yang jadi pola pemerintah yakni konsumsi daging berkisar 0,75 kg per bulan. Justru hal ini keliru, alasannya berdasarkan perhitungan standar WHO konsousi dari haris bersikar di 1,2-1,5 Kg.

Selain daging, problem smartphone, rumah samapai ongkos transportasi menjadi perhatian para buruh. Ini semua dilakukan demi mendapat penghidupan yang layak. Namun pemerintah pun belum merespon hal ini alasannya para perusahaan secara umum dikuasai oke dengan kenaikan UMP sebesar 8,03%.